26th Anniversary UKK

Petani bawang daun di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat akan segera mematenkan bawang daun hasil pertanian mereka. Pasalnya bawang daun yang diklaim berkualitas super ini, tidak hanya dipasarkan di Sumatera Barat. Tetapi juga sampai ke Batam, Jakarta, Riau, Bangka, Belitung dan daerah lainnya.

Para petani di Kecamatan Sungai Pua mengembangkan lebih dari 50 hektar lahan di jorong limo kampuang, dengan jenis tanaman komoditi bawang daun. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 500 kilogram hingga 2 ton bawang daun setiap harinya dikirim ke berbagai pasar. Baik pasar lokal seperti padang luar dan aur kuning di bukittinggi, maupun daerah lain. 

Tingginya permintaan pasar luar daerah, tidak lepas dari kualitas bawang daun yang masuk kategori kualitas super. Salah seorang petani bawang daun sungai pua Hery Rajo Indo mengatakan penjagaan dan pengontrolan kualitas dimulai sejak awal masa tanam hingga panen. Sebelum dikirim, bawang daun segar usai dipanen dibersihkan dan langsung dimasukkan ke dalam kotak kardus dan siap untuk dibawa ke bandara. 

Menurutnya saat ini para petani mengaku akan segera mematenkan bawang daun hasil pertanian di daerah ini, dengan harapan setelah dipatenkan kemasan bawang daun dapat diberi label sehingga kualitas komoditi ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu petani juga harus menjaga masa panen, sehingga panen dan pengiriman daun bawang dapat berlangsung rutin setiap hari.

"Daun bawang yang sekarang saya kirim ini kan perlu label, disitu terlihat berasal dari mana. Kita pernah minta ke penyuluh pertanian untuk mematenkan daun bawang sungai pua ini, karena akan ada pertanggungjawaban dari segi kualitas dan lainnya. Di semua daerah ada bawang daun, tapi bawang daun sungai pua ini punya spesifikasi kelebihan tersendiri, kualitas super, hingga pengiriman ke Batam dan daerah lain kualitas ini masih bisa kita jaga," ujar Hery Rajo, Kamis (13/4/2017).

Sementara kebutuhan bawang daun dalam kondisi segar, menuntut petani menggunakan cargo pesawat untuk pengiriman setiap hari. Untuk itu, perlakuan pasca panen seperti packing produk mendapat perhatian lebih untuk menjaga kualitas bagi konsumen di luar daerah. Di sisi lain dia mengutarakan kondisi petani dan panen yang terkordinir seperti saat ini, bertolak belakang dengan keadaan pada 8 tahun lalu. 

Hery menceritakan sebelum 2009, petani menjadi korban tengkulak ketika hasil panen dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani tidak seimbang, sehingga kesejahteraan jauh dari petani. "Dulunya para petani disini sering ditipu, dimana hasil tani sering tidak dibayar oleh pedagang pengumpul. Petani berada pada posisi lemah dan dirugikan," ungkap dia.

Kondisi yang merugikan petani ini memicu para petani untuk mencoba menggunting jalur distribusi hasil tani. Secara perlahan, kelompok tani membangun sistem penjualan serta menjalin jaringan dengan pihak luar. Ada puluhan petani yang terlibat langsung dalam penguatan kapasitas, dan posisi tawar yang secara individu tersebar di pelbagai jorong-jorong di nagari sungai pua.

"Keterlibatan petani secara penuh membantu dalam hal meningkatkan kualitas tanaman yang diinginkan konsumen, serta mata rantai distribusi yang sudah diperpendek membuat harga yang dilepas petani dapat di atas harga rata-rata penjualan di pasar lokal," tandasnya.

Setiap Tanggal 2 Mei Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan HARDIKNAS. Hari ini bertepatan dengan kelahiran sosok pejuang bangsa yaitu Bapak Ki Hadjar Dewantara yang tidak kenal lelah memperjuangkan nasib rakyat pribumi agar bisa memperoleh pendidikan yang layak.

Pada saat itu ketika masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, terdapat kenyataan bahwa hanya mereka keturunan Belanda dan orang-orang kaya saja yang bisa memperoleh pendidikan, sedangkan rakyat pribumi sengaja dibiarkan buta huruf dan tidak bisa mengenal pendidikan.

Coba Anda bayangkan jika pendidikan tidak diperjuangkan saat itu maka sudah dapat dipastikan Indonesia tidak mungkin bisa maju dan berkembang perekonomiannya seperti yang kita rasakan saat ini.

Sejarah Hari Pendidikan Nasional

Pahlawan yang memperjuangkan pendidikan nasional yaitu Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta pada Tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berasal dari keturunan keraton Yogyakarta.

Beliau mengecam pendidikan di Sekolah Dasar ELS, dan melanjutkan ke sekolah Belanda yang bernama STOVIA atau Sekolah Dokter Bumiputera namun tidak sampai lulus dikarenakan sakit.

Jenjang karir Beliau pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa tempat yaitu Midden Java, Sedyotomo, Oetoesan Hindia, De Express, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara.

Pada saat Kabinet pertama Republik Indonesia, Beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan mendapat anugerah gelar Doktor kehormatan Doctor Honoris Causa, Dr.H.C. dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Tahun 1957.

Salah satu Filosofi dan hasil karya Beliau seperti kutipan kalimat “Tut Wuri Hadayani” yang memiliki arti “di Belakang Memberikan Dorongan” makna dari kalimat ini dijadikan motto dan slogan pendidikan serta menjadi landasan dalam rangka memajukan pendidikan di tanah air.

Beliau wafat pada usia 70 tahun pada Tanggal 26 April 1959, berkat usaha kerja keras dan jasanya dalam rangka merintis pendidikan di tanah air, Beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia atas dasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959 pada Tanggal 28 November 1959, dan hari kelahiran Beliau ditetapkan dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia.

Makna Hari Pendidikan Nasional

Dengan adanya kemudahan dalam menempuh jenjang pendidikan saat ini diharapkan bagi generasi muda, siswa dan pelajar dapat memanfaatkannya untuk menimba ilmu yang setinggi-tingginya.

Seperti kutipan dalam kalimat kiasan “Tuntutlah Ilmu dari Buaian hingga ke Liang Lahat” atau “Tuntutlah Ilmu hingga ke Negeri Cina” dapat Anda resapi sebagai : Menuntut ilmu itu tidak mengenal adanya batasan umur dan usia, serta tempat.

Ilmu merupakan jendela dunia, tingkatkan budaya membaca buku yang bermanfaat, bagi Anda yang memiliki keahlian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka Anda akan bisa menguasai dunia dalam genggaman Anda.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini biaya pendidikan untuk sekolah dasar, menengah dan atas, apalagi terutama untuk perguruan tinggi terasa begitu tinggi dan sangat memberatkan sebagian besar warga Indonesia.

Diharapkan pemerintah kita yang berkuasa saat ini memberikan porsi tunjangan APBN yang lebih besar serta pengawasan yang ketat terhadap penyerapan anggaran sektor pendidikan di Indonesia, demi untuk meningkatkan martabat dan kemakmuran bagi segenap warga negara.

Selain itu yang perlu dipertimbangkan adalah nasib dan kesejahteraan para pengajar atau guru, sehingga mereka bisa lebih optimal dalam memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan, serta pembangunan sarana sekolah baru yang memadai hingga ke pelosok tanah air kita.

Disamping peran guru, peran orang tua juga sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, dimana mereka bisa memberikan suri tauladan dan contoh prilaku yang baik tentang norma dan pendidikan dasar.

Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional ini biasanya para pelajar atau siswa mengadakan apel bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang sangat berjasa dalam dunia pendidikan, setelah acara tersebut selesai biasanya ada beberapa sekolah atau instansi yang mengadakan lomba pidato mengenai peran penting pendidikan nasional di Indonesia.

Dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap Tanggal 2 Mei ini diharapkan dapat memberikan makna tersendiri yang mendalam terhadap kemajuan pendidikan baik Formal maupun Informal di Indonesia.

Unjuk rasa ribuan buruh, Senin (01/05) siang, dihadang aparat kepolisian di dekat Monas sehingga tidak bisa mendekati Istana Merdeka, Jakarta.

Walaupun belum sesuai harapan kaum buruh, pemerintah Indonesia menganggap tuntutan perbaikan upah yang disuarakan berbagai kelompok buruh sebagian sudah dipenuhi antara lain dengan menaikkan upah mininum regional tiap tahunnya.

"Orang yang upahnya berapa pun, pasti ingin naik. Yang menjadi concern pemerintah 'kan di upah minimum. Upah minimum itu sebagai jaring pengaman agar pekerja tidak dibayar di bawah standar," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Jakarta, Senin (01/05).

Selebihnya, Hanif Dhakiri meminta agar serikat-serikat buruh lebih memperkuat peran dalam perundingan bipartit yang melibatkan buruh dan pengusaha di dalam perusahaan.

"Jangan kuat di jalanan, tetapi di perusahaannya lemah. Nyatanya dari 14.000-an PUK (pimpinan unit kerja), sekarang yang tersisa 7.000 PUK. Dan keanggotaan buruh makin menurun," kata Hanif.

Pernyataan Hanif ini menanggapi tuntutan berbagai serikat buruh dalam unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di berbagai kota besar di Indonesia, Senin (01/05).

Dalam aksinya, kelompok buruh menuntut agar pemerintah dan pengusaha memperhatikan kesejahteraan mereka, dan salah-satu yang terpenting adalah menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena dianggap merugikan kaum buruh.

Dedi Hardianto, ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), salah satu komponen buruh yang terlibat unjuk rasa di Jakarta.

Dedi Hardianto, ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), salah satu komponen buruh yang terlibat unjuk rasa, mengatakan PP tersebut "sangat melemahkan" buruh karena kenaikan upah mininum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum," kata Dedi Hardianto kepada BBC Indonesia.

Kalangan petani pun turut ambil bagian dalam aksi memperingati May Day.

Pada tahun 1980-an awal, serikat pekerja dilibatkan dalam survei pasar untuk menentukan nilai kebutuhan fisik minimum, baru kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum.

"Dengan PP 78, upah sudah terjadi. Artinya, pemerintah men-delete (menghapus) fungsi serikat buruh," tandasnya. Dia kemudian meminta merevisi PP tersebut. "Kami siap berunding," tambahnya.

Tuntutan lain yang disuarakan para serikat buruh adalah penghapusan outsourcing(alih daya), sistem magang dan adanya penambahan jaminan sosial.

"Kita menuntut adanya jaminan pensiun 60% dari gaji terakhir kita. Kita ingin seperti TNI-Polri, karena kita sama-sama membayar pajak," kata seorang buruh asal Kerawang, Wawan, di sela-sela unjuk rasa.

Pengusaha: tidak realistis

Ada pun kalangan pengusaha menganggap tuntutan buruh agar kesejahteraannya dinaikkan telah dipenuhi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, dan pengusaha kemudian merealisasikannya, kata pimpinan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRI).

Buruh perempuan juga menuntut pemberian hak-hak, seperti cuti hamil 12 bulan dan cuti haid.

"Saat ini dengan UMR (upah minimum regional) yang ada, kita masih ada BPPJS, lalu ada yang lain-lain. Jadi menurut saya cukup tinggi (tuntutan buruh yang dipenuhi). Tentunya kita tidak ingin membayar upah terlalu rendah, karena berkaitannya dengan buying power," kata anggota Dewan pembina APRI, Handaka Santosa.

Lagi pula, lanjutnya, keputusan itu juga didasarkan hasil perundingan yang melibatkan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

Handaka mengatakan seharusnya buruh juga harus realistis ketika dihadapkan kondisi keuangan perusahaan yang belum tentu dalam kondisi baik secara terus-menerus.

Salah satu poster yang diusung para buruh.

"Tetapi kita juga harus realistis bagaimana pertumbuhan sales revenue yang didapat tiap bulannya. Apalagi terakhir ini di bidang penjualan ritel pertumbuhan itu memang tidak bisa seperti diharapkan," katanya.

Dia menambahkan, apabila perusahaan dipaksa mengakomodasi semua tuntutan buruh, padahal keuangan perusahaan belum mencukupi, "akan menyebabkan hal yang negatif terhadap perusahaan".

"Yang saya khawatir kalau hanya menuntut dan 'pokoknya' saja yang didapat, tentu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi perusahaan," tandasnya.

Bagaimanapun, dalam unjuk rasa, sebagian buruh menganggap apa yang menjadi hak mereka belum dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah dianggap belum maksimal memperjuangkan nasib mereka.